MATRA PERJUANGAN

DEMOKRASI DAN KORUPSI

2010-03-17T04:35:00.000-07:00

Mungkin tidak ada yang bisa meyangkal demokrasi di Negara kita terus berkembang. Sejak reformasi, tidak hanya sistem kepartaian dibenahai, dalam sistem pemilu juga semakin demoktaris yang ditandai pada Pemilu legislatif, Pemilihan kepala daerah/ Gubernur/ Bupati dan walikota secara pemilihan langsung. Bersamaan dengan itu pula otonomisasi daerah yang lebih luas juga semakin terbuka. Kemudian pertanyaannya apakah ada korelasi langsung dengan kesejahtera rakyat yang meningkat dan semakin merata ?

Secara teori sistem demokrasi diperuntukan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Demokrasi pula berfungsi untuk melakukan fungsi rekruitmen politik untuk jabatan publik, yang aspiratif dan kompoten. Aspek ligitimsi dan dan kompetensi menjadi faktor penting. Itu berarti korupsi tidak mendapat tempat. Tetapi bagaimana dengan demokrasi kita, sepertinya terjadi anomaly. Demokrasi sudah berjalan, korupsi juga terus berjalan ksejehateraan rakyat belum kunjung datang. Apa gerangan yang salah ?

Survei yang dilakukan Departemen Keuangan terhadap 145 daerah baru hasil pemekaran pada 2008, sebanyak 85% tidak membawa dampak positif bagi perimbangan keuangan negara. Dari anggaran yang dialokasikan ke daerah-daerah tersebut, sebanyak 53%-nya ternyata habis untuk belanja pegawainya. Jelaslah hingga sekarang demokrasi dan otonomisasi belum mendatang perbaikan penyelenggaran kehidupan Negara, kalau parameternya adalah pelayanan public maupun kesejahteraan masyarakat, seperti angka kemiskinan, jaminan kesehatan dll.

Jadi dimana gerangan yang salah?. Kalau kita mundur kebelakang. Demokrasi mestinya salah satu factor pendorong sistem rekruitmen yang semakin transparan, memberi peluang yang terpilih adalah yang terbaik, dengan parameter yang objektif dan tranparan. Tapi kalau dilihat dalam proses rekruitmen yang dibangun dalam demokrasi kita, agak berbeda. Rekruitmen dalam jabatan politik dengan pemilihan langsung, telah terdorong kedalam system yang mahal. Seorang calon Bupati misalnya sudah tidak rahasian umum, harus menghabiskan biaya duluhan milyar rupiah. Begitupula dengan system rekruitmen dan promosi dalam jabatan birokrasi. Semuanya juga akan lancar dengan biaya yang mahal, apalagi dengan “setoran” kepada pimpinan. Ini tentu jalas memberikan dampak terhadap prilaku seseorang yang membeli jabatan dengan mahal, sehingga aspek pengabdian itu juga menjadi terhimpit, karena harus mengembalikan “modal” yang telah besar harus dikeluarkan. Alhasil prilaku korup tetap terjadi. Demokrasi ternyata tidak dengan sendirinya memberi perbaikan yang signifikan bahkan sepertinya demokrasi berkembang, tetapi korupsi juga jalan terus..

SUMBER FOTO: gmbar google

KOIN KEADILAN UNTUK PRITA DARI MASYARAKAT SIPIL

2009-12-07T23:08:00.000-08:00

Di akhir tahun 2009 ini, kita menemukan dua gejala yang menggembirakan tentang respon masyarakat yang berwujud dalam solideritas. Pertanyaan nya apa dan kenapa menggembirakan ?

Pertama, komunikasi disertai aksi sosial yang luar biasa luas telah terjadi dari berbagai elemen masyarakat untuk mendukung Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Gerakan ini secara signifikan berhasil mendorong berhentinnya proses hokum Bibit-Chandra. Ketika sistem hukum secara formal yang dirasakan tidak mencerminkan kebenaran rasa keadilan. Sehingga gerakan ini meluas dan menekan struktur kekuasaan. Maka Kejaksaan mengeluarkan Surat Penghentian Penuntutan (SKPP), yang selanjutnya keluar Kepres pemulihan kembalinya Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai Pimpinan KPK.

Kedua Gerakan koin Untuk Prita, gerakan ini juga memiliki semangat yang sama dengan yang pertama. Solideritas masyarakat luas terkonsolidasi, untuk memberikan dukungan kepada Ibu Prita yang sedang menggapai keadilan. Dengan mengekspresikan pelayanan yang dialamai sebagai pasien RS Omni Internasional, justru mendapat tuduhan pencemaran nama baik. Pada tingkat pertama peradilan perdata telah menetapkan kewajiban ganti rugi yang harus ditanggung Prita sebesar Rp 204 jt. Sungguh mengusik rasa ketidakadilan masyrakat, hingga mengasilkan dukungan koin untuk keadilan yang begitu meluas. Bahkan menggugah partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat kecil dan dari kalangan menengah.

Dari kedua hal tersebut menunjukan bahwa gerakan masyarakat sipil (civil society) tengah menujukkan reaksi dan ternyata hasilnya sangat signifikan. Reaksi masyarakat yang sedemikian telah membuktikan bahwa struktur dan sistem kekusaan dan hukum terkoreksi. Sistem dan struktur kekuasaan dan hukum akhirnya mengakomodasinya dalam keputusan formal yang lebih mengindahkan rasa keadilan. Karena itu, maka dalam kasus skandal Bank Century, yang tengah berproses dalam Panitia Angket di DPR RI, kita pandang betapa penting perhatian dan partisipasi masyarakat untuk mengawal sistem formal mengungkap kebanaran.

Betapa hal itu pula membuktikan bahwa partisipasi publik dalam reformasi sistim dan struktur penyelenggaraan pemerintah dengan terciptanya Good Governanace dan Clean Governance, sebagai prasyarat terwujudnya cita-cita kita sebagai bangsa, yakni kehidupan yang adil dan makmur mutlak diperlukan. Sudah saatnya kita memberikan apresiasi bahwa kekuatan civil society di satu pihak dan pihak penyelenggara Negara pada pihak lain, kita lihat sebagai suatu yang sejajar dan equal, sehingga terjadi keseimbangan yang demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Semoga.

KENAPA KESEJAHTERAAN SOSIAL BUKAN SOAL KASIHAN, MELAINKAN HAK WARGA

2009-02-07T06:13:00.000-08:00

Entah faktor apa yang menjadi latar belakangnya, mungkin budaya yang masih bersifat feodalistik, tetapi pengertian tentang pelayanan sosial didalam sebagaian besar masyarakat, bahkan aparat masih terjadi kekeliruan. Pelayanan sosial terhadap warga yang miskin, lemah dan tidak mampu dipandang sebagai “kemurahan hati” si pemberi bantuan kepada objek yakni masyarakat peyandang masalah sosial. Sehingga dalam pengertian seperti ini tidak ada kewajiban, yang ada bantun, seolah boleh diberi dan juga sah untuk tidak diberikan. Pemberian umumnya berwujud dalam bentuk charity Dalam hubungan itu, secara personal antar warga barangkali bisa diterima. Tetapi didalam hubungan negara dengan warga secara institusional, hal tersebut jelas keliru. Karena sesuai dengan amanat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 28H UUD 1945 Perubahan Keempat, bahwa Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial yang layak yang diatur dengan undang-undang. Karena itu, kesejahteraan sosial sesungguhnya merupakan bagian dari perwujudan tujuan bernegara.

Sesuai dengan hal prinsip tersebut ditas, maka penyediaan fasilitas pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial yang layak, secara institusional merupakan hak warga negara, dan merupakan kewajiban pemerintah. Untuk itu, ketentuannya lebih lanjut diatur melalui Undang-Undang tentang sisitem Kesejahtaraan Sosial. Didalam Undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi sosial ekonomi yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Untuk itu pemerintah harus merencakan dan melaksanakan Program, baik yang bersifat infra struktur maupun program konkrit dalam bidang sosial khususnya yang terkait dengan rakyat miskin berupa peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yang bersifat institusional mengikat; dalam mekasnisme terencana dan bekelanjutan yang mengacu kepada Undang-Undang tersebut.

Dalam fakta yang selama ini berjalan, tidak hanya terjadi kelemahan dalam sistem perencanaan dan manajemen oprasional, tetapi lebih pada pradigma yang belum pas. Konsepsi dasar yang mestinya dianut, bahawa pemerintah berkewajiban memberi perlindungan sosial utamanya pada kelompok masyarakat yang paling miskin (fakir miskin, kelompok jompo, anak terlantar, dan penderita cacat) belum berhasil dan kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial. Bahwa sistem kesejahteraan sosial nasional harus mampu menjamin terselenggaranya pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga negara.

Walaupun pelayanan tersebut merupakan kewajiban pemerintah, tetapi sebagai negera demokratis maka partisipasi masyarakat harus pula terbuka seluas-luasnya. Karena itu pula undang-undang memberi peluang partisipasi masyarakat masyarakat dalam menangani permasalahan sosial. Arah kebijkan dan implimentasi seharusnya adalah kebijakan dan program yang memungkinkan terciptanya peluang usaha yang luas bagi kelompok masyarakat rentan serta mengembangkan sistem subsidi dan kompensasi bagi masyarakat miskin guna meringankan biaya di dalam memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari. Langkah-langkahnya yang semestiny diikuti kebijakan untuk memberdayakan usaha skala mikro, memberikan bantuan teknis dan subsidi yang tepat sasaran pada kelompok masyarakat miskin, dan pengembangan sistem jaminan sosial.

Dalam rangka menjawab kebutuhan dan realitas dalam masyarakat, pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) mencanangkan peningkatkan pendapatan penduduk miskin. Dengan perluasan peluang usaha dan kesempatan kerja serta dan peningkatan produktivitas penduduk miskin. Serta mengurangi pengeluaran keluarga miskin untuk kebutuhan dasar yang meliputi pangan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, melalui rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Program yang seharusnya di laksanakan antara lain penciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin, pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan kembali hak-hak ekonomi, sosial, dan politiknya, menyalurkan aspirasinya, serta dapat mengakses kebutuhannya. Agar masyarakat miskin dapat meningkatkan kapasitas atau kemampuannya agar dapat berusaha secara lebih produktif, dan memperjuangkan kepentingannya. Hal-hal sedemikialah yang semestinya menjadi ukuran keberhasilan kinerja pemerintahan, yang dapat terurukur secara statik dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Kenapa Politik Uang Masih Menjadi Ancaman

2008-12-27T06:58:00.000-08:00

Bersamaan dengan agenda Pemilu 2009, dan kecenderungan perkembangan demokratisasi dalam sistem politik Indonesia, justru mencuat isu yang diangkat oleh teman-teman LSM ”politisi bermasalah“, yang di indikasikan salah satunya pernah terlibat kasus korupsi dan masalah hukum lainnya. Tulisan ini tidak bermaksud memperdebatkan akan validitasnya. Yang menurut Bung Jeiry Sumampow, dan teman-teman dari JPPR, data yang mereka miliki bersumber dari pengaduan masyarakat. Untuk itu paling tidak dapat disikapi dari dua aspek. Aspek pertama, bahwa ada indikasi peningkatan kontrol publik atas mekanisme politik dan mengalami institusinalisasi secara baik. Aspek kedua merupakan keprihatinan, mengingat bahwa masih menggejalanya korupsi dalam mekanisme politik nasional, yang diduga keras berasal dari politik uang. Hal yang menurut hemat kami, merupakan gejala yang harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong berkembangnya demokrasi dalam proses politik ”yang lebih akuntabel dan ”yang lebih transparan” dalam sistim politik Indonesia.

Sebuah keniscayaan bahwa, politik memang membutuhkan dana. Belanja politik direncanakan dan digunakan untuk berbagai kegiatan program kampanye. Untuk membangun komunikasi politik dengan konstituen, serta menyerap dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Politisi dalam kompetisi untuk meraih dukungan pemilih, tanpa dana hampir dapat dipastikan akan kalah. Tetapi dana politik dan politik uang jelas berbeda. Letak perbedaan adalah modus dalam pengunaan dana yang digunakan untuk menggalang dukungan pemilih. Hal tekait pula sumber pendanaannya. Realitas politik menunjukan, bahwa politisi yang tidak punya dana; sudah hampir dapat dipastikan akan kalah dan tersingkir. Faktanya politisi tidak hanya memerlukan dana kamanye yang cukup besar untuk meraih dukungan dari konstituen. Justru umumnya politisi sebelumnya membutuhkan dana untuk meraih restu dan dukungan walaupun tidak resmi dari elite partai, yang mengusungnya.

Sumber dana politik umumnya dapat dikategorikan pada dua sumber. Pertama, bersumber pada sektor negara atau menggunakan APBN. Kedua, dana politik yang bersumber dari sektor publik atau masyarakat. Dari perkembangan sisitem politik di Indonesia, yang tercermin dari perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu yang digunakan sekarang, semata-mata sumber dana politik dalam tataran infra strktur politik adalah dari sektor masyarakat.

Pada pasal 129 UU No. 10 Thn 2008 tentang Pemilu sumber dana itu meliputi; (a).partai politik; (b).caleg dari partai politik yang bersangkutan; dan (c). sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum . Partai politik memiliki sumber dana dari iuran anggota. Fakta menujukan hampir semua Partai, sistem iuran anggota belum dapat berjalan secara memadai. Yang digunakan adalah iuran atau kewajiban anggota fraksi. Yang dapat memberi donasi kepada Partainya terbatas kepada orang-orang tertentu saja. Karena tingkat sosial ekonomi anggota atau masyarakat yang menjadi konstituen, dengan pendapatan perkapita rata-rata (data terakhir) $ 1860, itu pun dengan kesenjangan yang cukup besar pula.

Dari gambaran fakta dilapangan, maka terlihat bahwa sumber dana politik itu, dominan dari kategori butir (b), dan butir (c) diatas. Kategori sumber dana pada butir (b), tersebut adalah caleg yang memiliki uang sendiri. Politisi dari kategori ini, umumnya kelompok kaya atau pengusaha, yang umumnya berpikir dalam perspektif ”usaha”, dimana dana yang sudah dikeluarkan akan kembali juga dalam bentuk dana, berpolitik untuk ”pengembalian modal” mungkin plus keuntungan. Sehingga kinerja politik menjadi nomor dua. Sedangkan kategori sumber dana pada butir (c), adalah kelompok pendana perorangan atau mungkin juga sindikasi. Yang memberikan donasi, dengan syarat adanya pengembalian dalam ”perlindungan atau kepentingan politik tertentu”. Donasi yang diberikan mengikat si politisi, ”harus mengikuti kepentingan” dari sumber si pemberi donasi. Kinerja politik dan moralitas politik menjadi nomor dua.

Hal ideal yang semestinya berlangsung dalam mekanisme dan politik yang sehat adalah si pemberi donasi, mengharapkan otu-put politik adalah kebijakan publik yang berkualitas. Dalam hal ini, demokrasi menjadi instrumen yang dapat diharapkan mendatangkan kebijakan yang adil, yang mendatangkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Mekanisme politik yang ideal tersebut, mau tidak mau bila didukung oleh si pemberi donasi yang memiliki harapan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lebih baik, untuk mencapai tujuan bernegara. Pengalaman menujukan si pemberi dana dalam kategori tersebut, adalah kalangan masyarakat menengah yang sosial ekonomi mampu, disamping memiliki kesadaran, karakter dan moralitas. Karena masyarakat pada akar rumput, walaupun besar jumlahnya belum dapat menyumbang seorang calon wakil rakyat, sekalipun calon itu adalah pilihannya. Bagaimana mungkin dia dapat menyumbang, dengan kebutuhan sehari-hari saja sudah repot.

Tentu sangat berbeda, dengan perbandingan sisitem politik Amerika yang demikian demokratis dan transparan. Pada Pemilu yang baru lalu, kemanangan Barack Obama, memberikan suatu contoh. Dia tidak hanya berhasil menekan angka golput (yang tidak menggunakan hal pilih). Dana politik, dihimpun dari konstituen dengan kuantita person dan jumlah donasi terbesar justru berasal donasi yang kecil-kecil dari masyarakat menengah sampai pada lampisan akar rumput. Jelas mereka tidak mengenal dana politik pinjaman yang harus dikembalikan ke pemberi donasi. Konsekwensinya hanya dalam pertanggungjawaban Barack Obama, pengelolaan yang transparan dan tentu pada gilirannya tuntutan atas kinerja politik, dalam bentuk keberhasilan dia mewujudkan visi dan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye.

Barngkali disanalah letak persolannya bagi bangsa kita sekarang ini. Pilihan sikap politik dari kalangan menengah Indonesia. Kalangan yang mampu memberi donasi kegiatan politik, apakah aktif atau tidak. Bila aktif, maka hal tersebut menekan peluang kelompok pendana perorangan (besar) atau mungkin juga sindikasi, mendominasi atau bahkan boleh jadi mengkoptasi mekanisme politik kita. Yang secara tidak langsung sudah ”mengikat” si politisi jatuh kedalam jebakan politik uang.

KENAPA KEMISKINAN SEMAKIN MENGHANTUI MASAYARAKAT KITA

2008-12-06T05:41:00.000-08:00

imambenjol.blogspot.com/

Ditengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan kemerdekaan RI sudah 64 th, jumlah rakyat miskin masih sangat besar. Kemiskinan masih saja menjadi masalah besar bangsa kita. Berbagai faktor yang saling berkaitan menandai Kemiskinan yang merupakan masalah kompleks. Menurut BPS 2 Juli 2007, jumlah penduduk per Maret 2007 yang berada di bawah garis kemiskinan dengan standar GK Rp.166.697,- ada 37,17 juta penduduk. Sekarang tahun 2008, walau ada penurunan masih terdapat 35, 3 jt juta penduduk miskin (Juni, setelah kenaikan BBM). Kemiskinan senatiasa terkait dengan berbagai faktor seperti: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, dan kondisi lingkungan, dst. Dimana diantaranya faktor yang berkorelasi tinggi dengan kemiskinan adalah pendapatan dan kesempatan kerja. Selaian dipengaruhi pula oleh faktor mahalnya harga kebutuhan hidup dan rendahnya harga jual produksi rakyat. Sehingga, sudah kebayang pula didepan mata dampak dari krisis ekonomi global, yang diperkirakan sebagian besar industri nasional tidak dapat menghindari pemutusan hubungan kerja. Bahkan diperkirakan akan lebih banyak lagi pada satu atau dua bulan kedepan.

Dari pada itu, kebijakan pemerintahan sekarang nampaknya melaksanakan pembangunan ekonomi dengan mengutumakan pertumbuhan. Hasilnya memang menunjukan adanya peningkatan Pendapatan Domistik Bruto (PDB), baik perkapita maupun nasional. Secara teoritik, hal ini di percayai dapat menambah kesempatan kerja sehingga menurunkan angka kemiskinan. Ternyata hasil menunjukkan lain. PDB meningkat, tapi kemiskinan juga meningkat. Memang para pakar juga memberikan pendapat beragam (Subagio, dkk, 2001). Salah satu, penelitian Deininger dan Squire (1995, 1996) menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan peningkatan angka kemiskinan. Namun studi yang dilakukan World Bank (1990), Fields dan Jakobson (1989) dan Ravallion (1995), menunjukkan tak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005/RPJM, pemerintah sekarang menargetkan penurunan persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen atau setara 18,8 juta penduduk miskin pada tahun 2009. Sekarang masih terdapat 35, 3 jt juta penduduk miskin (Juni, setelah kenaikan BBM). Pertanyaannya aalah apakah masih mungkin pemerintah dapat menurunkan 16, 6 jt penduduk miskin dalam sisa waktu satu tahun.

Kajian Tim Indonesia Bangkit, mengungkapkan bahwa dana yang dikucurkan untuk program kemiskinan, dinilai tidak menyentuh langsung ke permasalahan kemiskinan. Anggaran kemiskinan sebesar Rp 54 triliun di 2007 dan Rp 62 triliun di 2008, menurut Imam Sugema, dari nilai Rp 54 triliun itu yang langsung bersentuhan dengan kemiskinan hanya Rp 5 triliun

Demikian pula untuk kesempatan kerja Data BPS menunjukkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2007 mencapai 108,13 juta orang atau bertambah 174 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2006 yang tercatat 106,39 juta. Untuk mengatasi pengguran dalam penciptaan kerja target pemerintah menurunkan persentase penangguran menjadi 5,1 % (sekitar 5,1 juta). Sekarang masih terdapat 9,427 jt (Februari, sebelum kenaikan BBM) dan Setelah kenaikan BBM: 9,750 jt pengangguran. Hampir tidak mungkin untuk menurunkan 4,6 jt dalam sisa waktu satu tahun 2009.

Sumber: Dr. Sutradara Gintings, pd materi Internal PartaiPDI Perjuangan dan berbagai sumber

Meyadarai akan krisisi ekonomi global sekarang, tengah masuk kedalam perekonomian kita yang demikian rentan, sebagai akibat ekonomi nasional demikian terbuka dan liberal. Industi kita akan terpukul dan pertumbuhan ekonomi pun diperkirakan akan turun. Sehingga wajah buruk kemiskinan semakin menghantui masyarakat kita. Nampaknya apa yang menjadi rekomendasi dari hasil seminar dengan tema ”Tantangan penanggulangan kemiskinan dalam era otonomi daerah” di Depkeu tanggal 2 Juli 2002 ”pada Era Pemernitahan Megawati Soekarnoputri”, belum sungguh-sungguh didisaian dan dievaluasi dalam pola perencanaan pembangunan nasional. Adapun rekomendasi yang pantas kita angkat kembali meliputi:

Pertama, upaya penanggulangan kemiskinan harus bersifat desentralistik, bottom-up dan juga lokal-spesifik. Artinya penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan pemerintah - masyarakat lokal sesuai kondisi setempat dengan mengupayakan perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput secara berkelanjutan dan komprehensif. Alasannya yaitu karena merekalah yang lebih tahu potret kemiskinan di daerahnya dan ini menjadi PR mereka.

Kedua, upaya penanggulangan kemiskinan dalam era otonomi daerah juga harus diikuti dengan perbaikan akses penduduk miskin terhadap faktor produksi. Untuk itu perlu ada: (1) kebijakan land-reform melalui perda; (2) demokratisasi ekonomi rakyat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yaitu sistem ekonomi yang lebih memihak pada sektor ekonomi rakyat melalui upaya pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; (3) lembaga keuangan mikro untuk membiayai semua jenis usaha ekonomi rakyat; (4) partisipasi yang lebih proporsional kaum wanita (jika perlu dengan sistem kuota) dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemantauan ragam kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Untuk itulah masalah kemiskinan haruslah menjadi perhatian semua pihak, khususnya memasuki Pemilu 2009 Partai dan Para Politisi, melihat permasalahan haruslah secara objektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kebijakan dan program mengatasi kemiskinan memang bukan pekerjaan yang mudah, dan dapat diatasi secara parsial dan bersifat seketika. Apalagi bila pendekatan dan sasaran pembangunan Public Policy yang dipilih ternyata tidak efektif dan keliru.

(Bahan bacaan, S. Handayani dan F. Nurdiana, artikel Kompas, dan berbagai sumber)

SERUAN BERSAMA PGI DAN KWI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILU 2009

2008-11-22T08:01:00.000-08:00

Para warga Gereja yang melayani kepentingan rakyat dan negara melalui wadah-wadah yang berlainan harus selalu saling mengasihi dan hormat-menghormati, sebab mereka semuanya membawa amanat yang sama, yaitu untuk “berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah” (Bdk.Mi. 6: 8).

Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus,

1. Kita patut menaikkan syukur ke hadirat Allah dalam Yesus Kristus, oleh karena atas anugerahNya bangsa dan negara kita dapat mengukir karya di tengah sejarah, khususnya dalam upaya untuk bangkit kembali serta membebaskan diri dari berbagai krisis yang mendera sejak beberapa tahun terakhir ini. Anugerah, penyertaan dan bimbingan Tuhan bagi perjalanan sejarah negeri ini, sebagaimana yang terus menerus dimohonkan melalui doa-doa syafaat kita sebagai Gereja, adalah modal utama dan landasan yang amat kukuh bagi bangsa dan negara kita untuk berjuang lebih gigih dalam mencapai cita-cita proklamasi. Sejalan dengan itu Pemerintah dan seluruh komponen bangsa harus berupaya dengan lebih setia dan bersungguh-sungguh agar keinginan luhur bangsa sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sejahtera dan damai, dapat diwujudkan.

Pemilihan Umum (Pemilu), baik untuk memilih anggota-anggota legislatif, maupun Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada bulan April dan Juli 2009. Persiapan-persiapan pelaksanaannya telah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu melalui proses penyusunan perangkat perundang-undangan, pendaftaran dan verifikasi partai-partai politik calon peserta Pemilu, serta pencalonan bakal anggota-anggota legislatif dan berbagai persiapan lainnya.

Undang-undang Pemilu kali ini mensyaratkan beberapa hal baru dan mendasar yang sangat perlu difahami oleh seluruh anggota masyarakat. Untuk mengawal proses Pemilu yang penahapannya sangat panjang dan mengandung beberapa ketentuan baru, kami mengajak seluruh umat kristiani untuk mempelajari aturan perundang-undangan itu dengan cermat dan cerdas agar keterlibatan dalam Pemilu sungguh-sungguh menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan memiliki tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia bahkan mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar memiliki wibawa karena didukung sepenuhnya oleh rakyat.

Mengingat pentingnya peristiwa nasional ini, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI) dan Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (Presidium KWI) menyampaikan Seruan Bersama bagi umat kristiani baik yang ada di Tanah Air maupun yang berdomisili di luar negeri.

2. Kami memahami bahwa pelayanan Gereja pertama-tama adalah sebagai tanda kasih Allah bagi umat manusia. Politik adalah salah satu bidang pelayanan yang seharusnya juga ditujukan bagi perwujudan kasih Allah itu. Kasih Allah itu kian nyata dalam upaya setiap warga mengusahakan kesejahteraan umum. Alkitab menyatakan, “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.” (Bdk.Yer.29:7). Karya seperti itu dijalankan dengan mengikuti dan meneladani Yesus Kristus, Sang Guru, Juruselamat dan Tuhan, yang secara khusus menyatakan keberpihakan-Nya terhadap kaum yang kecil, lemah, miskin, dan terpinggirkan.

Dalam semangat mendasar ini Gereja mendukung pelaksanaan Pemilu yang berkualitas, yang akan menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar memiliki kehendak baik untuk, bersama seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum.

Atas dasar pertimbangan di atas kami mohon, hal-hal berikut diperhatikan dengan saksama:

Pertama, perlu disadari bahwa melalui peristiwa Pemilu hak-hak asasi setiap warganegara di bidang politik, diwujudkan. Oleh karena itu setiap warga negara patut menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab dan dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara hati nuraninya. Bagi rakyat, Pemilu pada hakikatnya adalah sebuah proses kontrak politik dengan mereka yang bakal terpilih. Tercakup di dalamnya kewajiban mereka yang terpilih untuk melayani rakyat, dan sekaligus kesediaan untuk dikoreksi oleh rakyat. Keinginan dan cita-cita bagi adanya perubahan serta perbaikan kehidupan bangsa dan negra dapat ditempuh antara lain dengan memperbarui dan mengubah susunan para penyelenggara negara. Sistem Pemilu yang baru ini membuka peluang untuk mewujudkan cita-cita perubahan dan perbaikan itu, dengan memilih orang-orang yang paling tepat. Alkitab menyatakan: “…pilihlah dari antara mereka orang-orang yang cakap, setia, dan takut akan Tuhan, dipercaya dan benci pada pengejaran suap…” (Bdk.Kel.18:21).

Kedua, masyarakat perlu didorong untuk terus-menerus mengontrol mekanisme demokrasi supaya aspirasi rakyat benar-benar mendapat tempat. Sistem perwakilan yang menjadi tatacara pengambilan keputusan ternyata sering meninggalkan aspirasi warga negara yang diwakili. Hal ini disebabkan karena para politisi wakil rakyat itu dalam pengalaman empirik ternyata tidak mampu secara optimal mewujudkan keinginan rakyat bahkan mengingkari janji dan komitmen mereka. Tindakan mereka tidak dapat dipantau sepenuhnya oleh rakyat bahkan tidak sedikit dari mereka yang ingin terpilih, beranggapan bahwa dengan jabatan itu mereka akan memperoleh keuntungan.

Ketiga, hasil-hasil Pemilihan Umum harus benar-benar menjamin bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tetap dipertahankan sebagai dasar negara dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemilihan Umum seharusnya memberikan jaminan bagi kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia, jaminan pelaksanaan kebebasan beragama, terwujudnya pemerintahan yang adil, bersih dan berwibawa.Hasil-hasil Pemilihan Umum harus menjamin terwujudnya kehidupan politik yang makin demokratis, pembangunan yang menyejahterakan rakyat, adanya kepastian hukum dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

3. Kita mengambil bagian dalam Pemilihan Umum sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan sekaligus sebagai warga Gereja yang taat kepada Tuhan. Dapat saja terjadi bahwa didalam suatu Jemaat atau Gereja, terdapat anggota-anggota yang berdasarkan hati nurani dan tanggungjawab masing-masing menerima pencalonan diri dan atau menjatuhkan pilihannya kepada kekuatan-kekuatan sosial politik yang berbeda-beda. Dalam hal demikian, maka pilihan-pilihan yang berlain-lainan itu yang dilakukan secara jujur, tidak boleh mengganggu persekutuan dalam Jemaat dan Gereja; sebab persekutuan dalam Jemaat atau Gereja tidak didasarkan atas pilihan politik yang sama, melainkan didasarkan atas ketaatan terhadap Tuhan yang satu. Dalam upaya menjaga netralitas dan obyektifitas pelayanan gerejawi maka pimpinan Gereja/Jemaat tidak dapat merangkap sebagai pengurus partai politik. Amanat Tuhan agar umatNya menjadi garam dan terang dunia, dapat dijalankan dalam wadah kekuatan-kekuatan sosial-politik yang berlain-lainan sesuai dengan hati nurani dan pilihan yang jujur dari masing-masing anggota jemaat dan gereja. Para warga Gereja yang melayani kepentingan rakyat dan negara melalui wadah-wadah yang berlainan harus selalu saling mengasihi dan hormat-menghormati, sebab mereka semuanya membawa amanat yang sama, yaitu untuk “berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah” (Bdk.Mi. 6: 8).

Demikianlah Seruan Bersama kami, kiranya Tuhan Allah, akan senantiasa memberkati bangsa kita dalam menapaki hari-hari cerah di masa depan. Semoga Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita berkenan menyelesaikannya pula (bdk. Filipi 1:6)

Jakarta Oktober 2008

Majelis Pekerja Harian PGI dan Konfrensi Wali Gereja Indonesia

Ketua Umum PGI : Pdt. Dr. A.A Yewangoe
Ketua KWI : Mgr.MD Situmorang, OFM.cap

Sekretaris Umum PGI :Pdt. Dr. Richard M Daulay
Sekretaris Jendral KWI : Mgr. A.M Sutrisnaatmaka,MSF
(adripriyati)

Dikutip dari: PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia)

KENAPA PEMBERANTASAN KORUPSI HARUS KITA DUKUNG

2008-11-09T06:24:00.000-08:00

Sejauh ini upaya pemberatasan korupsi hanya menjadi urusan penegak hukum, dan sayangnya media hanya memuat ketika ada oknum atau tokoh yang tersangka atu terpidana kasus korupsi. Hal ini menyebakan gerakan anti korupsi sangat bersifat elitis, seperti berita seleberitis saja. Umumnya masyarakat, nyaris hanya mengambil sikap ’melihat’ dari kejauhan. Seolah itu menjadi urusan KPK dan penegak hukum semata. Benarkah demikian ?. Apakah korupsi terkait dengan harga sembako yang mahal, sulitnya mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang layak, dan berbagai fasilitas publik lainya yang baik dan yang seharusnya murah dapat diberikan kepada rakyat ?

Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa banyak dan beragam. Kualitas sumber daya manusia Indonesia juga sudah relatif baik. Tetapi, kenapa kesejahteraan seolah masih jauh untuk diraih oleh rakyat dan bangsa kita. Angka kemiskinan tetap tinggi. Apa gerangan hubungannya dengan korupsi.

Dampak korupsi terhadap kehidupan masyarakat sangat jelas. Selain terhadap mentalitas dan budaya, yang sangat terasa langsung adalah ekonomi. Disektor pemerintahan menggunakan sumber daya milik negara tidak efisien. Dampak di bidang ekonomi adalah ”biaya tinggi”. Contoh praktis misalnya, pungutan liar. Di jalan raya, jelas mengakibatkan ongkos transportasi barang semakin mahal, yang tentunya oleh produsen akan dibebankan kepada konsumen alias masyarakat. ‘Ongkos sosial’ selalu harus ditanggung oleh rakyat dari adanya korupsi. Ilustrasi tersebut juga analog dengan masalah ekonomi kita secara nasional, yakni akibat korupsi ekonomi menjadi biaya tinggi, ekonomi dengan biaya tinggi menyebabkan rendahnya daya saing. Pendekatan berbagai survey tentang pemerintahan negara korup, umumnya digunakan indikator yaitu mutu pelayanan publik, country risk, dan daya saing negara secara keseluruhan.

Selama ini sebagian masyarakat memandang korupsi hanya dari sisi korupsi sebagai delik tindak pidana . Bahkan hanya yang memenuhi kriteria merugikan keuangan negara saja. Hal ini mendorong strategi pemberantasan yang sifatnya represif semata, sehingga tidak sampai pada akar masalahnya. Delik pidana dan menjatuhkan pidana terhadap koruptor, nampaknya tidak cukup memberi efek jera yang signifkan. Pemberantasan korupsi yang efektif menurut hemat kami, haruslah menyangkut struktural dan kultural. Sruktural melalui reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Pendekatan budaya adalah melalui pendidikan, membangun kesadaran yang menyeluruh dari semua kalangan dan masyarakat.

Karena itu, sudah semestinya kita semua mendukung metode yang diterapkan oleh KPK yakni metode holistik, meliputi 3 komponen: kenegaraan, swasta, dan masyarakat yang sinergis dalam upaya pemberantasan korupsi dengan sasaran: disektor kenegaraan harus lahir good public governance; disektor swasta harus lahir good corporate governance, dan di sektor masyarakat harus lahir good civil society governance.

Bahan bacaan : ceramah Antasari Azhar, Ketua KPK, 02/11/2008

Selamat Kepada Barack Obama Presiden AS terpilih

2008-11-05T17:54:00.000-08:00

Selamat kepada Obama sebagai Presiden terpilih, juga kepada Rakyat Amerika yang telah sukses melakukan suatu pesta demokrasi. Namun, saya kira kita sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia tidak perlu terlalu berharap. Pengaruhnya sangat kecil, kalau tidak bisa dibilang; tidak ada ada pengaruhnya terhadap Indonesia. Adapun apresiasi kita sebagai bagsa adalah sebagai suatu contoh pembelajaran dalam menjalankan demokrasi, khusunya ketika bangsa kita mengembangkan demokrasi prosedural menjadi demokrasi subtansial. Ada nilai sportifitas, kedewasaan, kejujuran serta penegakan wibawa hukum yang baik. Karena hanya dengan demikianlah, bangsa kita dapat menggunakan demokrasi sebagai instrumen mendatangkan kesejahteraaan, keadilan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekali lagi selamat kepada Obama, mari kita bangun tata kehidupan yang lebih setara antar bangsa.

Artikel Tamu

2008-11-04T07:16:00.000-08:00

KEKRISTENAN DAN POLITIK
Djojo DP , Ketua DPD GAMKI Jateng

“…Layanan yang diberikan oleh aparat negara kepada rakyat tanpa ada jaminan mutu. Misalnya layanan pendidikan, dijalankan dengan harga mahal, tetapi tidak menjamin masa depan, layanan kesehatan tidak murah dan tidak menjamin kesembuhan. Layanan transportasi semrawut tidak menjamin keselamatan. Layanan penerangan melalui PLN tidak menjamin akan menyala terus. Layanan air melalui PDAM tidak menjamin mengalir terus dan tidak keruh. Layanan apapun yang diterima oleh rakyat Indonesia dari penguasa negara tidak ada yang murah. Kalau toh murah apalagi gratis, seperti layanan kesehatan bagi keluarga miskin, kualitasnya mengenaskan. Layanan negara Indonesia atas rakyatnya tidak menjamin harga yang terjangkau dan bebeas dari kerugian dan kejengkelan. Kata abdi rakyat, abdi negara dan siap melayani, hanyalah kata-kata tanpa makna. Itulah relasi antara negara Indonesia dan rakyatnya.” ( Sulardi,“NEGARA TIDAK MELAYANI RAKYATNYA”, Kompas, 22 Agustus 2008; 6)

Sebagian kecil pada akhir tulisan Sulardi di KOMPAS ini menyadarkan saya-kita untuk turut aktif mengamati-mengkritisi para penyelenggara negara ini; negara kita INDONESIA– milik kita bersama, dalam keanekaragaman sukubangsa-bahasa-pemeluk agama; sebagai warga NKRI. Adapun peluang untuk akses keikutsertaan setiap warga negara tercakup dalam TATA NEGARA dengan perangkat-peranannya dalam; Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Dimana akses tersebut melalui ‘pencoblosan’, pada 9 April 2009 Pemilihan Umum; suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Tiga Panggilan Gereja
Sebagai pemeluk agama Kristen adalah pribadi yang ber-‘gereja’. ‘Gereja’ dalam bahasa Yunani ‘ekklesia’ (dipanggil keluar). Keluar dari ‘kungkungan duniawi’ dan memahaminya secara visioner, yang dilengkapi dengan ‘tiga tugas panggilan gereja’; KOINONIA (persekutuan) MARTURIA (kesaksian); DIAKONIA (sosial). Baik secara kelembagaan /kolektifitas maupun secara individual.

Trikhotomi
Dalam 1 Tesalonika 5:23 “Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita” , dimana dipahami lebih terfokus pada individual, bahwa manusia hidup didunia memiliki 3 unsur (trikhotomi) sebagai keutuhan manusia yang hidup. Dengan ‘tubuh’ yang inderawi lahiriah, unsur daging yang dapat dilihat, disentuh dan sebagainya; jiwa, unsure batiniah tak dapat dilihat mampu berpikir, ber-emosi / perasaan, ber-kehendak dan memilih. Sedangkan roh adalah ‘nafas’ yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia dan kembali kepad Allah, yang bersifat ‘immaterial’ yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Allah.

Politik dan Kekuasaan
Menurut Pdt. Dr. Andreas A Yewangoe (PGI), pengertian politik dipahami dalam dua pengertian; “Pertama, sebagai kemampuan untuk hidup bersama dalam dan membangun polis (kota) di mana kita hidup di dalamnya dengan siapapun; kedua, politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuatan politik.” (http://www.pgi.or.id/). Dari ensiklopedi bebas wikipedia;” “politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara”. Sedangkan kekuasaan; “adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku” (Miriam Budiardjo,2002). Sebagai pertanyaan kritis, saya kutipkan pernyataan Pdt. Andreas A Yewangoe (Ketua Umum PGI) dalam tulisannya yang berjudul ”Partai Politik Kristen, Perlukah?” sebagai berikut; “…saya sendiri secara serius tidak mendukung pembentukan sebuah partai politik Kristen. Dengan menggabungkan diri pada partai-partai politik yang bersifat umum, akan mendorong orang-orang Kristen untuk terus-menerus berada dalam perenungan dan diskusi mendalam dengan orang-orang lain (non Kristen) tentang persoalan hidup bersama di dalam masyarakat dan negara. Sekaligus kita juga ditantang untuk meng-interpretasikan Injil di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bersama orang-orang lain itu, di mana kita semua saling diperkaya. Dengan demikian, orang-orang Kristen sepenuhnya berdiri dengan kedua kakinya di dalam dunia (politik) yang konkrit” (www.pgi.or.id).

Dwi Kewarganegaraan
‘Pendekatan Multy-Dimensional Kewarganegaraan yang Bertanggung jawab’ sub-judul disertasi PEMIKIRAN SOSIAL JOHANNES LEIMENA TENTANG DWI-KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA oleh Flip P.B. Litaay pada program Paska Sarjana Sosiologi Agama UKSW, bahwa teori konsentris terpadu Leimenna bersangkut-paut dengan pendekatan empat dimensinya terhadap kewargaan. Menurut dia, perspektif Kristen tentang kewargaan yang bertanggung jawab memiliki kaitan yang erat dengan beberapa persoalan dasar yang harus dipertanyakan, yaitu berturut-turut; “pertama, bagaimana kita memandang dunia dimana umat manusia hidup; kedua, bagaimana kita memandang bangsa dalam mana kita terhisap; ketiga, bagaimana kita memandang negara, yang dari padanya kita adalah warganya; dan akhirnya, keempat, bagaimana kita memandang masyarakat, dalam mana kita tiap hari hidup dan bergaul?” Flip P.B. Litaay, 2007.
Cara pandangnya tentang Dunia; Leimena mencari jawabnya dari sumber alkitabiah, sambil merujuk pada Mazmur 24:1-2; Roma 2:15 dan ada kaitan erat antara umat manusia dan bumi, mengacu pada Kejadian 3:19. Bumi menjadi tempat aktivitas pendamaian Allah, mengacu pada Roma 8:18-21.; Tanggung jawab social umat Kristen berakar dalam tindakan Allah yang besar, yang terungkap dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia telah menciptakan dunia dan seluruh waktu tercakup dalam maksud internalnya. Ia bergerak dan bertindak dalam sejarah sebagai Allah yang tetap hidup. Pusat sejarah dunia adalah kehidupan di bumi, salib dan kebangkitan Yesus Kristus.
Cara pandangnya tentang Bangsa; Leimena memahami Alkitab telah menempatkan kita pada dua prinsip yang berlawanan. Disatu pihak kita harus memandang bangsa secara serius; “Bangsa adalah tempat kita dipanggil untuk memberikan respon kepada Allah, sehingga kita tidak menjadi suatu kelompok individu yang mengalami denasionalisasi atau cosmopolitan seperti Ahasweros-Ahasweros modern”; Di pihak lain, Leimena memahami Perjanjian Baru sebuah konsep kebangsaan baru, yang dipengaruhi wawasan eskatologis; “Tetapi kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat…”
Cara pandang tentang Kehidupan Politik, Leimena menemukan posisi ‘paradox’ ; “Sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam hal kehidupan Negara, umat Kristen harus mengambil bagian dalam menentukan pemerintahan negara dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dalam pembuatan hukum, undang-undang dan konsep-konsep lain dengan cara mengatur kehidupan Negara” namun kemudian mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan itu, ialah; pertama, sampai berapa jauhkan kekuasaan Negara itu mengikat; kedua, apa yang menjadi sumber dari pada kekuasaan Negara; ketiga, sampai seberapa jauh orang Kristen dapat taat kepada negara.
Cara pandangnya tentang Masyarakat, Leimena memahaminya sangat berkaitan erat dengan kehidupan negara. “suatu bangsa melibatkan makna kemasyarakatan, karena di dalamnya termasuk beragam ikatan-ikatan yang menghubungkan individu ke dalam suatu bangsa. Jadi, hubungan “saya-anda” harus menjadi kaidah utama orang Kristen dalam kehidupan bermasyarakatsesuai dengan Kitab Suci: Jawab Yesus kepadanya; “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang oertama. Dan hokum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi” (Matius 22:37-40). Dalam hal kecintaan, kesetiaan, ketaatan kepada dan pengorbanan bagi tanah air, bangsa dan negara, orang Kristen tidak dan tidak boleh kurang daripada orang-orang lain, bahkan ia harus menjadi teladan bagi orang lain sebagai pecinta tanah air, warga negara yang bertanggung jawab dan nasionalis yang sejati…. Refleksi dari “Soli Deo Gloria” (segala kemuliaan adalah hanya bagi Tuhan) “,… umat Kristen bukanlah suatu minoritas, dilihat dari sudut ketatanegaraan, ia bukan warga negara-warga negara kelas 2 atau kelas 3; ia adalah warga negara yang mempunyai sama hak dan sama kewajiban seperti warga negara – warga negara lain. Bersama dengan mereka ia bersedia dan sanggup mencurahkan pikiran dan tenaganya bagi pembangunan negara sebagai warga negara yang bertanggung jawab”

Kehendak Bebas
Ibarat SIM (Surat Ijin Mengemudi) sudah kita miliki artinya bahwa kita telah diijinkan mengendarai kendaraan sesuai peruntukan perijinan SIM tersebut, untuk ‘bebas’ mengendarai kendaraan di jalan umum. Tetapi – kemudian, bahwa meskipun telah memiliki SIM, ‘kebebasan’ yang dijamin oleh SIM tersebut, TIDAK SEGALANYA MENJAMIN kebebasan mengendarai kendaraan. Resiko-resiko di jalan, seperti ban kempes (kena paku), tabrakan (kurang hati-hati atau korban ketidak waspadaan pengemudi lain). Demikian pulalah Allah menganugerahkan ‘kehendak bebas’ kepada manusia yang dikasihiNya. Bahwa ‘kehendak bebas’ adalah keutuhan kasih-kebaikan Allah kepada manusi. Jika Allah berkehendak ciptaanNya menjadi penurut, maka tak ubahnya kita menciptakan chip untuk robot yang harus berjalan sesui programnya. Demikian juga jika Allah menciptakan manusia harus menurut perintahNya (apalagi menentang bahkan memberontak) itu berarti suatu kontradiksi anugerah kasih-Nya. ‘Kehendak bebas’ bukanlah kesalahan, tapi bagaimana hasil menggunakan kehendak bebas itulah yang dapat dinilai ‘salah’ atau ‘benar’ berdasar tata nilai ke-Kristenan.
Selamat menggunakan kehendak bebas pada tahun 2009, Ora Et Labora !

KENAPA F-PDI PERJUANGAN DPR RI KONSISITEN MENOLAK RUU PONOGRAFI

2008-11-03T05:34:00.000-08:00

RUU ini pertama kali diajukan sebagai inisiatif DPR dengan judul RUU tentang Anti Pronografi dan Anti Pornoaksi, RUU ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Kemudian oleh Pansus dilakukan perubahan judul RUU “baru” dengan judul yang berbeda yakni RUU tentang Pronografi yang seharusnya mengatur tentang Pornografi saja sesuai dengan Judul. Namun dalam substansi, masih terdapat klausul yang mengatur tentang pornoaksi. Dimana masih terdapat pengaturan tentang “gerak tubuh dan pertunjukan di muka umum” yang dengan sadar diselundupkan dan dikategorikan sebagai Pornografi. (Pasal 1 tentang Definisi Pronografi dan Pasal 10 tentang larangan). Penyelundupan Pengaturan Pornoaksi, didalam RUU ini menurut penilaian Fraksi kami adalah merupakan Pembohongan Terhadap Publik. Hal ini jelas telah melanggar kaidah-kaidah pembuatan perundang-undangan yang diatur di dalam Pasal 5 UU No. 10/2004, yang berisi ketentuan isi harus sesuai dengan judul.

Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, bahwa RUU ini memiliki kelemahan dari segi proses pembuatan (jalannya pembahasan) termasuk perubahan judul Rancangan Undang, dan juga segi subtansi yang masih dianggap kontraversial. Kedua aspek kelemahan tersebut dimana Pansus tetap bersikeras dan berpendapat bahwa RUU ini, segera ditetapkan. Untuk itu FPDI Perjuangan DPR RI melakukan “walk out” sebagai ekpresi dari ketidak setujuan, dimana mayoritas suara dari fraksi lain menerima keberadaan tersebut diatas.

Adapun kelemahan dalam substansi antara lain adalah hal-hal sebagai beikut:

Pertama, tulisan Porno di dalam Pasal 4 RUU tentang Pronografi, mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, berkaitan dengan uraian yang berisi gambaran tentang jenis-jenis perilaku seks, seperti antara lain persengamaan, persenggamaan yang menyimpang, masturbasi (onani), senggama dengan hewan, yang seharusnya tidak perlu diuraikan di dalam Pasal tersebut, yang bahkan dapat membuat Undang-undang ini sebagai Undang-undang yang berisi tulisan yang porno. Karena itu, dimana hal tsb dapat menimbulkan tafsiran bahwa Pansus RUU Pornografi telah berhasil membuat sebuah Undang-undang yang Porno.

Kedua, Tentang Peran Serta Masyarakat. Pasal 22 dan 23 RUU Pornografi memberikan peran serta kepada masyarakat yang terlalu besar dan luas, yakni melakukan pengawasan dan pencegahan, yang dapat mengakibatkan terjadinya tindakan yang anarkhis, terutama karena masih diaturnya tentang “Pronoaksi” di dalam Pasal 1 butir 1 tentang “gerak tubuh” dan “Pertunjukan di muka umum dan Pasal 10 tentang larangan pertunjukan di muka umum. Pengawasan dan pencegahan adalah tugas Pemerintah, bukan tugas masyarakat, memberikan peran pengawasan dan pencegahan kepada masyarakat dapat menimbulkan “milisi-milisi rakyat” yang tidak terkendali.

Ketiga, masyarakat diberi peran melaporkan kepada yang berwajib (Pasal 23 Ayat 1), sehingga dapat saja terjadi kesewenang-wenangan dalam melaporkan, karena suatu dan lain hal masyarakat seringkali terlalu cepat melaporkan atau salah melaporkan. Peran ini akan mengakibatkan kekacauan dan ketakutan di dalam masyarakat, dalam arti dapat memicu terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat.

Keempat, masyarakat diberi peran untuk melakukan gugatan perwakilan (class action)(Pasal 23 Ayat 2), tidak relevan dan tidak memiliki relevansi.

Kelima, masyarakat diberi peran untuk mensosialisasikan UU tentang Prornografi (Pasal 23 Ayat 3), yang dapat saja terjadi kesalahan dalam penafsiran pada saat melakukan sosialisasi Undang-undang tentang Pronografi, sehingga berakibat orang-orang menerima penjabaran yang salah, akan menyebabkan masyarakat melakukan tindakan yang anarkhis. Sosialisasi perundang-undangan adalah tugas pemerintah dan bukan tugas yang mudah.

Keenam, masyarakat diberi kewenangan melakukan pembinaan dan masyarakat yang selama ini, berbuat dulu tanpa memikirkan akibat, akan dengan mudah melakukan tindakan dengan alasan melakukan “pembinaan” seperti diatur di dalam Pasal 23 Ayat 4, yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan pembinaan. Pembinaan. Tidak pernah ada pemberian kewenangan pembinaan oleh masyarakat, terhadap masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Pasal ini dapat memicu terjadinya “milisi-milisi” yang mengatasnamakan melakukan pengawasan, pencegahan dan pembinaan, dengan alasan mengamankan masyarakat dari bahaya pronografi, dengan tindakan yang “anarkhis”, yang dapat membahayakan rasa kesatuan dan persatuan.

Ketujuh, ketentuan Pidana yang sangat Represif yang terkesan balas dendam. Ketentuan Pidana masih memuat tentang hukuman yang minimum, yang selain membatasi kebebasan hakim dalam menentukan pidana, juga bertentangan dengan asas-asas hukum yang mengatur tentang sanksi.

2008-10-31T08:02:00.000-07:00

BALTASAR TARIGAN, SE

Visi

Terwujudnya tujuan nasional dengan kehidupan kebangsaan yang demokratis, adil, makmur dan non diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Misi

Bersama PDI-Perjuangan dengan jati diri kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial dengan watak demokratis, merdeka, pantang menyerah serta terbuka memperjuangkan amanat reformasi bagi terwujudnya demokrasi, transparansi dan otonomi daerah dalam masyarakat majemuk Indonesia demi tegaknya NKRI.
Memperjuangkan artikulasi kepentingan dan aspirasi masyarakat Jawa Tengah, sebagai bagian Integral bangsa dan negara RI melalui mekanisme dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Tujuan
Memperluas dukungan masayakat untuk :

Memperjuangkan tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila, dalam masyarakat yang hetrogen (majemuk) dan maju.
Memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang stabil, dan efektif (good governance) kondusif untuk melaksanakan pembangunan bagi pencapaian tujuan nasional; masyarakat adil dan makmur.
Memperjuangkan pembangunan bidang hukum dalam fungsi legislasi bagi terwujudnya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, adil, demokratis dan non-diskriminatif.
Memperjuangkan sistim perencanaan anggaran yang Pro-Rakyat, dengan mengutamakan anggaran yang proporsional bagi kepentingan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Memperjuangkan penguatan ekonomi rakyat: tani, nelayan, buruh, usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kegiatan Bersama Jemaat GKI Harapan Indah

2008-10-29T19:36:00.001-07:00

Kebaktian Padang, merupakan kegiatan Ibadah dan Social Gathering bersama Jemaat GKI Harapan Indah

Pengabdian dan Pendidikan

2008-10-27T17:45:00.000-07:00

Pendidikan;

Lulus Sarjana Ekonomi, (S1) STIE KAMPUS UNGU, Jakarta,1996 dan
Sarjana Muda Teknik Kimia (BSc) FT UNBAR, Bandung,1984
SMA Negeri, Jur IPA, Kabanjahe, 1977
SMP Negeri, Kabanjahe 1974
SD Negeri 1, Kabanjahe, 1971

Pengalaman dan Pelatihan di Partai

Departemen Keanggotaan dan Organisasi, DPP PDI Perjuangan, 2005-2010
Deputi I, Bidang Kurikulum; KTB-BP2ER (Badan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat), Cariu, Bogor 2005 -sekarang
Tenaga Ahli PAPPUSAT PDI PERJUANGAN 2001-2004
Pendidikan Calon Guru Kader Angkatan II, Badiklatpus, DPP PDI PERJUANGAN 2001
Panitia, Rakernas V; PDI PERJUANGAN, Jakarta, 2002
Steering Commite, Rakernas VI, PDI PERJUANGAN, Jakarta 2003
Semiloka TOT Petugas Pemilu, BADIKLAT - DPP PDI PERJUANGAN 2003
Stering comitte, Kongres II, PDI PERJUANGAN, Sub Bidang AD/ARTdan Organisasi, Bali, Tahun 2005

Pengalaman Organisasi

o Sekretaris Umum Pengurus Pusat BKS PGI-GMKI - sekarang
o Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI, 1988-1990
o Ketua Dewan Pimpinan Pusat GAMKI, 1993-1997
o Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat PIKI, 2000-2005
o Anggota Panitaia Pemilihan IndonesiaI / KPU, Jakarta,1999
o Pokja Hukum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)1995-2000
o Anggota Pokja Politik, Akademi Leimena, Jakarta 1996-1999
o Pengurus Yay. Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan (YKPK),sejak 1995
o Sekeretaris Pengurus YPPDT, Perhimpunan Pencinta Danau Toba (YPDT),-1990-1999
o Ketua Senat Mahasiswa/ MPM ATB FT Unbar, Bandung,1983-1985

Pengalaman Kerja

Staf Ahli Fraksi PDI Perjuangan DPRRI,2005- sekarang

Staf pengajar STISIP Widuri, Jakarta, 2000

Sekretaris Eksekutif, Institut DR. TB. Simatupang 2001-2002

Direktur Eksekutif, Forum Wahana Dharma Nusa, Jakarta1994-2001

Asisten Manajer, PT. Himalaya, Industri Tekstil , Bandung 1982-1985

Penataran – Seminar al;

Lokakarya, Subtansi Pembangunan Nasional Thn 2000-2004, Dewan Hankamnas, Jakarta 1999
Penataran Kewaspadaan Nasional, Kantor Menpora RI, Lemhannas, Jakarta 1990
Pelatihan, Kepemimpinan Dan Pengembangan Organisasi, IPPM, Kantor Menpora RI, Jakarta, 1990
Seminar KSA X; Peningkatan Peran Kepemimpinan Nasional, Lemhannas, Jakarta 2002.
Seminar Nasional; Prospek Investasi di Kawasan Transmigrasi dalam Gerakan Kemitraan, Departemen tansmigrasi & PPH, Kosgoro, Jakarta 1997
Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP-KNPI), Surabaya 1989, Kongres KNPI Jakarta 1990.
Lokakarya, Kesadaran Pemuda Buruh, Hubungan Industrial Pancasila, Depnaker, Bandung, 1988
Tanformational Leadership, Seminar/ Workshop, STISIP Widuri, Jakarta 1997
Penataran, P4, Calon Penatar, BP7 Prov. Jabar 1984

Bersama FKLPK Jateng dan DIY

2008-10-27T08:59:00.000-07:00

Pada acara saresehan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober Tahun 2008,bertempat di RS Kristen Panti Wilasa Citarum, Jln Citarum 98, Semarang. Kami di undang sebagai salah satu pemibicara dengan judul : Diskusi: Revitalisasi Peran Strategis Parpol Dalam Pemilu 2009, bersama dengan Dr.Greg Sudargo

kesejahteraan yang adil dan demokratis

2008-10-27T06:17:00.000-07:00

Atas Restu dan dukungan anda kita berjuang melalui fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan demoktaris

Mendengar

2008-10-20T08:42:00.000-07:00

Berawal dari kesedian mendengar, untuk mendorong gerak pelayanan dan perjuangan dengan bersahaja dan setia. Merupakan awal membangun motivasi, dalam menyusun visi dan misi melangkah dalam memperjuangkan masyarakat adil, sejahtera dan demokratis.